LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN

LeIP - Lembaga Independensi Peradilan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home HomeSite Map Site MapKontak Kontak
Home Artikel Pandangan Umum Terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pandangan Umum Terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pandangan Umum Atas RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) versi  Pemerintah, 17 Maret 20111

Arsil2

I. Catatan Umum

Pada dasarnya RUU versi Pemerintah ini terlihat mencoba mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam United Nations Convention on Against Corruption (UNCAC), khususnya pada bagian Krimininalisasi (Bab III UNCAC). Bahkan terkesan Pasal-Pasal yang ada secara umum merupakan terjemahan langsung –dengan beberapa bagian merubah makna- dari UNCAC khususnya sebagian Bab III UNCAC, padahal UNCAC pada dasarnya hanya mengatur prinsip-prinsip yang harus disesuaikan dalam ‘bahasa hukum’ masing-masing negara.

 

Jika dikaji secara lebih dalam sebenarnya sebagian besar delik yang diatur dalam UNCAC telah diatur juga sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia, khususnya UU Pemberantasan Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Suap (UU No. 11/1980), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya hanyalah trading in influence (Pasal 18 UNCAC) dan illicit enrichment (Pasal 20 UNCAC). Dengan demikian seharusnya rumusan-rumusan yang telah ada khususnya dalam UU Pemberantasan Tipikor yang ada saat ini tetap dipertahankan dengan beberapa perbaikan.2

 

Dalam bagian hukum acara (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) RUU ini pada dasarnya mempertahankan hampir seluruh ketentuan yang sudah ada di UU Pemberantasan Tipikor, dan menambahkan beberapa ketentuan baru. Seperti daluarsa masa penuntutan (pengkhususan dari yang diatur dalam KUHP), penghapusan izin pemeriksaan terhadap pejabat, perpanjangan masa penangkapan, ketentuan mengenai whistleblower dan penghentian penuntutan untuk korupsi dibawah Rp 25 juta.

 

RUU ini juga memuat pengaturan-pengaturan baru yang diatur dalam bab-bab tersendiri seperti Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, dan Kerjasama Internasional.

 

Selain itu satu kelemahan dari RUU ini tampaknya juga tidak mencoba mengevaluasi titik-titik lemah dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini masih berlaku (UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001). Titik-titik lemah tersebut antara lain seputar perhitungan kurungan pengganti denda, pertanggungjawaban korporasi, alat bukti tambahan, kewajiban membuktikan harta dalam proses persidangan.

 

Mengenai perhitungan kurungan pengganti denda UU Pemberantasan Tipikor saat ini belum diatur secara khusus. Ketentuan kurungan pengganti denda memang telah diatur dalam KUHP (Pasal 30) namun mengingat nilai denda yang ada di KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman maka Pasal 30 KUHP tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam UU Pemberantasan Tipikor. Hal ini mengakibatkan tidak ada lagi acuan bagi hakim dalam menetapkan kurungan pengganti dalam hal denda tidak dibayarkan oleh terpidana dan menyebabkan disparitas hukuman.

 

Permasalahan seputar pertanggungjawaban korporasi antara lain, kapan suatu korporasi dapat (turut) dimintakan pertanggungjawaban pidananya, apakah pengaturan yang berlaku sekarang telah cukup memadai mengingat sejak berlakunya UU 31 Tahun 1999 hingga kini belum ada korporasi yang menjadi terdakwa, hanya pengurus-pengurusnya saja. Permasalahan lainnya yaitu mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah denda, sementara konstruksi pidana denda yang diatur dalam Buku I KUHP pada dasarnya ditujukan pada manusia yang mana untuk memaksa terpidana mau menjalankan pidana dendanya maka diatur pidana kurungan sebagai substitusi dari denda yang tentunya tidak dapat diterapkan kepada korporasi, maka diperlukan pengaturan khusus yang dapat memaksa korporasi agar mau menjalankan pidana denda tersebut. Misalnya perampasan aset sejumlah nilai denda yang dijatuhkan (yang diatur saat ini perampasan aset sebagai pidana tambahan, bukan pidana pengganti dari pidana denda).

 

Selain itu dalam UU yang berlaku saat ini juga tidak terlalu jelas bagaimana pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat dilakukan. Sebagai contoh, dalam hal apa suatu korporasi dapat ditutup melalui putusan pengadilan? Dalam hal korporasi tersebut diambil alih oleh negara, siapa yang akan mengurusinya? Apakah hal tersebut perlu disebutkan dalam putusan pengadilan atau tidak? Ataukah hal ini perlu diatur dalam peraturan setingkat peraturan pemerintah?

 

Pengaturan mengenai alat bukti tambahan juga dirasa belum terlalu memadai.  Dalam UU 20 Tahun 2001 memang alat bukti yang diatur di dalam Pasal 26A seperti informasi elektronik, dokumen, rekaman dsb dinyatakan sebagai  tambahan alat bukti petunjuk. Namun dalam RUU ini ‘statusnya’ ditingkatkan menjadi alat bukti penuh yang berdiri sendiri. Akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana ‘alat bukti’ tersebut diperoleh dan dihadirkan di persidangan. Sebagai contoh apakah dokumen elektronik yang dimaksud langsung bisa dihadirkan ke persidangan atau memerlukan otorisasi dari lembaga yang berwenang terlebih dahulu untuk memastikan keaslian/keotentikan dokumen tersebut.

 

Problem lainnya yang seharusnya diselesaikan di RUU ini adalah mengenai kewajiban pembuktian harta terdakwa dan keluarganya oleh terdakwa yang diatur dalam Pasal 37 hingga 38B UU 31 Tahun 1999 dan 20 Tahun 2001. Dalam prakteknya ketentuan ini hampir tidak pernah diterapkan. Penyusunan RUU ini seharusnya melakukan evaluasi atas beberapa ketentuan tersebut untuk mengetahui mengapa ketentuan-ketentuan tersebut tidak efektif, dan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh rumusannya yang belum terlalu jelas.

 

 

III. Rumusan Baru untuk Delik Lama, Delik Baru, dan Permasalahan Sanksi Pidana

 

A. Tindak Pidana Korupsi

 

Pada dasarnya hampir semua ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang terkait dengan korupsi dalam RUU Pemberantasan Tipikor ini sama dengan UU Pemberantasan Tipikor. Dari 17 bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 s/d 13 UU Pemberantasan Tipikor terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana korupsi yang tidak lagi ditemukan pengaturannya, yaitu yang saat ini diatur dalam Pasal

  1. Korupsi terkait kerugian keuangan negara (perbuatan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri/orang lain yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara) (Pasal 2)
  2. suap (aktif dan pasif) terhadap advokat ( Pasal 5 dan 12 huruf c)
  3. Tindak pidana terkait gratifikasi (Pasal 11, 12B ayat 2, dan Pasal 13)

 

Sementara itu RUU Pemberantasan Tipikor mengatur berberapa jenis tindak pidana baru yang belum diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

  1. Suap terhadap pejabat publik asing atau organisasi internasional,
  2. Suap terhadap pejabat di sektor swasta
  3. Suap terhadap pejabat yang menjalan kepentingan umum
  4. Suap di sektor olahraga
  5. Tindak pidana memperdagangkan pengaruh
  6. Tindak pidana illicit enrichment
  7. Tindak pidana terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
  8. Tindak pidana terkait pengadaan barang dan jasa

Dari 8 jenis tindak pidana baru tersebut sebenarnya hanya suap terhadap pejabat publik asing atau organisasi internasional, tindak pidana memperdagangkan pengaruh dan illicit enrichment yang benar-benar baru, yang selama ini belum ditemukan padanannya baik dalam UU Pemberantasan Tipikor maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sementara untuk suap disektor swasta, kepentingan umum, sektor olahraga telah diatur dalam UU Tindak Pidana Suap (UU No. 11 Tahun 1980), penggelapan di sektor swasta telah diatur dalam KUHP. Sementara untuk pidana terkait APBN/APBD maupun pengadaan barang dan jasa tercakup dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor, dengan kata lain kedua jenis tindak pidana ini hanyalah penspesifikan dari kedua Pasal di UU Pemberantasan Tipikor.

 

Masuknya tiga jenis tindak pidana baru yang sebelumnya belum pernah diatur sangat terkait dengan ratifikasi UNCAC (UU No. 7/2006). Sebagai catatan khusus untuk tindak pidana memperdagangkan pengaruh dan illicit enrichment sebenarnya bukan merupakan ketentuan yang bersifat mandatory atau wajib untuk diadopsi oleh UNCAC.

 

Selain masuknya tindak pidana-tindak pidana baru, hal yang positif dari RUU ini yaitu perubahan ketentuan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor (penyalahgunaan wewenang) dimana unsur “yang dapat merugikan keuangan negara...dst” dihapuskan, sehingga cakupannya lebih luas dari Pasal 3 tersebut. Dengan ketentuan ini maka penyalahgunaan kewenangan yang dipidana akan lebih luas lagi hingga mencakup kolusi dan nepotisme yang saat ini diatur dalam UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

 

Namun terlepas dari kelebihan-kelebihan di atas, permasalahan terbesar dari pengaturan-pengaturan delik dalam Bab II terletak dari bagaimana Tim Penyusun merumuskan unsur-unsur masing-masing tindak pidana. Jika merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UNCAC terlihat bahwa rumusan-rumusan tindak pidana menggunakan rumusan yang ada dalam Bab II UNCAC yang kemudian seakan diterjemahkan secara bulat-bulat dalam RUU Pemberantasan Tipikor ini. Hal ini mengakibatkan rumusan unsur-unsur korupsi yang selama ini ada dan tidak bermasalah mengalami perubahan.

 

Perubahan rumusan untuk sesuatu yang pada dasarnya sama dan tidak pernah mengalami permasalahan dalam praktek sebenarnya tidak perlu. Perubahan rumusan unsur-unsur tersebut hanya akan menimbulkan penafsiran-penafsiran baru yang dapat menyulitkan penegakan hukum. Sebagai contoh perubahan rumusan yaitu ketentuan suap dalam Pasal 2 RUU Pemberantasan Tipikor yang selama ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor. Selain itu bentuk suap yang diatur dalam Pasal 2 RUU ini juga menghilangkan 1 bentuk suap, yaitu suap yang diberikan karena pejabat tersebut telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan, atau dengan kata lain, pemberian yang diberikan setelah tujuan yang diharapkan tercapai yang saat ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

 

Ketentuan lain terkait suap atau pemberian hadiah yang hilang yaitu yang selama ini diatur dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor (pejabat yang menerima hadiah) yang merupakan pengadopsian dari Pasal 418 KUHP, dan Pasal 13 (pemberi hadiah). Ketentuan ini sangat penting, oleh karena dapat menjangkau pemberian suap yang tidak bisa dibuktikan tujuan dari penerimaan suap itu sendiri namun dapat dibuktikan bahwa pemberian dan penerimaan hadiah tersebut dilakukan karena jabatan yang melekat dari pejabat, seperti misalnya pemberian hadiah sebagai ‘investasi’ dimasa depan jika seandainya pejabat/pegawai negeri tersebut kelak memegang suatu jabatan penting.

 

Pengaturan suap (dalam sektor publik) yang diadopsi dari UNCAC juga ternyata berimbas pada dipersamakannya ancaman hukuman bagi penyuap yang melakukan suap terhadap hakim khusus untuk mempengaruhi perkara yang ditanganinya, yang saat ini diatur dalam Pasal 6. Pemberatan hukuman hanya dikenakan kepada penerima suap (hakim) yang mana pemberatan hukuman tersebut pun lebih rendah dibanding dengan yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor saat ini.

 

Satu isu yang cukup penting untuk ditinjau lebih lanjut adalah hilangnya ketentuan yang selama ini diatur dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor, yaitu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam beberapa bentuk perbuatan yang selama ini bisa dikenakan oleh ketentuan ini memang bisa juga terjerat dengan delik-delik baru yang diatur dalam RUU ini. Misalnya ketentuan dalam Pasal 10 RUU yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa secara melawan hukum, dan penggelapan di sektor publik (Pasal 9), namun kedudukan pelaku, khususnya yang bukan merupakan pegawai negeri/pejabat negara tidak akan menjadi pelaku utama namun pelaku turut serta atau pembantuan.

 

Mengenai suap dan penggelapan di sektor swasta masih ketentuan yang diatur dalam RUU ini masih menyisakan sedikit permasalahan khususnya batasan ‘sektor swasta’ yang dimaksud. Sektor swasta pada dasarnya sangatlah luas, yaitu dapat dikatakan mencakup seluruh kegiatan di luar institusi-instusi negara, sehingga mencakup juga usaha-usaha kecil dan menengah yang mungkin terlalu ‘mewah’ atau berlebihan untuk dimasukkan dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Sebagai contoh misalnya penggelapan mobil operasional Law Firm atau sebuah toko bahan bangunan. Apakah perbuatan ini akan dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 8 RUU ini atau cukup dengan ketentuan yang telah ada dalam KUHP?

 

Mengenai ancaman hukuman, secara umum ancaman hukuman yang diatur dalam RUU ini lebih rendah dari yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor, misalnya hilangnya ancaman pidana seumur hidup kecuali untuk penggelapan yang dilakukan oleh pejabat yang diatas Rp 5 milyar, dan berkurangnya ancaman pidana minimum untuk beberapa tindak pidana yang sejenis dengan yang ada di UU Pemberantasan Tipikor. Selain itu sistematika ancaman hukuman juga sepertinya masih mengandung permasalahan. Sebagai contoh RUU ini mengatur sanksi yang lebih berat bagi suap terhadap pejabat asing dibanding pejabat publik (dalam negeri). Suap terhadap pejabat asing diancam dengan hukuman penjara 1-7 tahun dan atau denda 50 s/d 350 juta rupiah, sementara suap terhadap pejabat publik (dalam negeri) diancam dengan hukuman 1-5 tahun dan atau denda 50 s/d 150 jt. Untuk lebih jelasnya dapat melihat perbandingan tindak pidana korupsi dalam RUU Pemberantasan Tipikor dan UU Pemberantasan Tipikor pada tautan berikut.

 

Masalah lain yang ingin kami tekankan adalah efektifitas perumusan ancaman hukuman yang bersifat kumulatif atau alternatif kumulatif antara pidana penjara dan denda. Pidana penjara dan denda pada dasarnya merupakan dua jenis pidana pokok. Dimungkinkannya kedua jenis pidana pokok untuk dijatuhkan secara bersamaan untuk satu perbuatan memang terkesan progresif. Namun perlu juga dievaluasi sejauh mana efektifitasnya, khususnya efektivitas pembayaran denda. Jika memang dengan dirumuskannya kedua jenis hukuman tersebut secara kumulatif atau alternatif kumulatif ternyata terpidana lebih memilih untuk tidak membayar denda dan digantikan dengan kurungan pengganti karena toh terpidana telah menjalani pidana penjaranya, maka perlu ditinjau kembali apakah denda tetap perlu diatur atau dihapuskan saja.

 

B. Tindak Pidana Terkait Tindak Pidana Korupsi

 

Khusus untuk tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi, RUU ini memasukkan jenis perbuatan baru dan menghapuskan jenis perbuatan yang lain. Tindak pidana yang baru yaitu pemidanaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pencucian uang. Khusus untuk pidana pencucian uang sebenarnya hal ini sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

Masuknya ketentuan mengenai pidana terkait LHKPN memang dinilai cukup penting, mengingat hal ini dapat mendorong dijalankan kewajiban pelaporan harta kekayaan. Dan LHKPN pada dasarnya menjadi prasyarat agar ketentuan illicit enrichment dapat berlaku secara efektif.

 

IV. Ketentuan Hukum Acara

Secara umum ketentuan kekhususan hukum acara yang diatur dalam RUU ini sama dengan yang telah diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor, dengan beberapa penambahan ketentuan, seperti pengecualian izin yang diperlukan untuk memeriksa atau mengadili pejabat, diperpanjangnya masa daluarsa untuk seluruh tindak pidana korupsi, serta diperpanjangnya masa penangkapan.

 

Satu hal yang dipandang cukup kontroversial adalah tidak jelasnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penuntutan. Menurut pandangan kami tidak disebutkannya kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan bukanlah berarti KPK tidak berwenang melakukan penuntutan, oleh karena hal ini sudah diatur secara tersendiri di dalam UU KPK. Apabila dibandingkan rumusan Pasal 32 RUU ini dengan Pasal 26 UU 31 Tahun 1999 sama sekali tidak ada perubahan rumusan. Terlebih dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 sendiri kewenangan KPK juga tidak disebutkan, dan hal tersebut bukanlah menjadi halangan bagi KPK untuk melakukan penuntutan perkara korupsi karena memang kewenangan KPK diatur secara tersendiri di UU KPK.

 

V. Ketentuan-ketentuan Baru

 

Selain beberapa ketentuan baru dalam bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan hukum acara, RUU ini juga memasukkan ketentuan lainnya seperti Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, Kerjasama Internasional.

 

Pengaturan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Bab IV RUU ini sepertinya tidak terlalu bermanfaat karena secara substansial sebenarnya materinya bukanlah materi yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat UU, yang bisa dilakukan dalam bentuk kebijakan, seperti pengaturan mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, kewajiban melakukan evaluasi instrumen hukum dibidang administrasi, kerjasama diantara penegak hukum dan lain-lain.

 

Mengenai masuknya bab yang mengatur tentang Perampasan Aset perlu diharmonisasikan dengan RUU Perampasan Aset, apakah materi yang akan diatur sudah tercakup juga di RUU Perampasan Aset atau tidak. Jika sudah tercakup juga maka sebaiknya bab ini dihapuskan saja.

 

Referensi:

1 Pandangan Umum ini disusun berdasarkan Draft RUU Pemberantasan Tipikor versi Pemerintah 17 Maret 2011. Draft RUU tersebut dapat dilihat pada tautan berikut.

2 Wakil Direktur Eksekutif LeIP dan Anggota Tim Penyusun RUU Pemberantasan Tipikor versi Masyarakat.

3 UU Pemberantasan Tipikor yang saat ini berlaku memiliki beberapa permasalahan serta kesalahan. Sebagai contoh pemberian sanksi minimum yang lebih rendah pada Pasal 3 dibanding Pasal 2, padahal Pasal 3 pada dasarnya merupakan delik kualifisir atas Pasal 2. Contoh kesalahan lainnya yaitu adanya beberapa duplikasi pengaturan khususnya mengenai penyuap pasif dalam beberapa Pasal namun dengan ancaman hukuman yang berbeda.

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Main Menu










Copyright © 2013 . LeIP
Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan