Penulis: Dian Rosita
Saya merasa tertarik sekaligus bersemangat ketika membaca kolom Melly Darsa di majalah Tempo, beberapa waktu lalu mengenai neoliberalisme dan globalisasi. Akhir-akhir ini istilah neoliberalisme memang sering sekali lalu lalang di berbagai media, diungkapkan oleh berbagai pihak, dengan berbagai kepentingan. Namun jika kita cermati lebih teliti, sepertinya lebih banyak dari para pengguna istilah tersebut yang terlihat kurang memahami hakikat neoliberalisme. Beberapa komentar bahkan terkesan konyol dan menggelikan. Dalam kondisi demikian, munculnya tulisan Melly Darsa telah memicu sebuah diskusi yang lebih “bergizi” tentang konsep neoliberalisme dan hubungannya dengan perkembangan ekonomi dan hukum di Indonesia.
Melly Darsa menyatakan bahwa, ditinjau dari perspektif hukum, neoliberalisme telah membawa pengaruh positif dalam perkembangan hukum dan iklim usaha di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya Melly tidak memberi argumen atas kriteria apa penilaian positif itu disimpulkannya. Pendapat lain dikemukakan Vedi R. Hadiz dan Richard Robinson (2005) yang menyatakan secara gamblang bahwa agenda neoliberalisme di Indonesia sesungguhya telah dibajak oleh kepentingan oligarki dalam Negara untuk melanggengkan kekuasaan.
Dalam kerangka neoliberalisme dan globalisasi, fungsi hukum sesungguhnya adalah menyediakan instrumen bagi pasar. Tulisan singkat ini akan mencoba menarik benang merah hubungan antara hukum dalam konteks globalisasi dan neoliberalisme di Indonesia.
.................................................
Tulisan selengkapnya dapat diunduh pada link berikut ini: 010709_DRArtikel_Hukum_sebagai_Instrumen.pdf
