Selamat Datang di Situs Resmi LeIP

Selamat datang di Situs resmi Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Read more..

Kegiatan

Pentingnya Sektor Hukum dalam Kerjasama Pembangunan Indonesia – Belanda

Pada tanggal 25 April 2013, Direktur Eksekutif LeIP Dian Rositawati diundang sebagai pembicara dalam acara Knowledge Platform, di Den Haag, negeri Belanda. Knowledge Platform on Security and Rule of Law ad...

Lowongan Peneliti Madya - Mei 2013

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) membuka lowongan untuk posisi: Peneliti Madya pada Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan Tugas dan Tanggung Jawab Membantu Kepala Divisi dan bekerja sama dengan peneliti lain ...

PEMANFAATAN PUTUSAN

Keterangan Gambar: Ketua Divisi Kajian Huku, Arsil, sedang memaparkan materi webindex. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) terus melakukan upaya mendorong terwujudnya konsitensi putusan di Mahkamah Agung (MA) dan ...

SAATNYA MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI

Press Release Pada awal tahun 2013, beberapa jabatan pimpinan di Mahkamah Agung kosong karena para pemangku jabatan-jabatan tersebut telah memasuki masa pensiun. Kekosongan beberapa jabatan pimpinan ini merupakan kesempatan baik ...

Diskusi Terbatas: Penguatan Sistem Kamar

MEMPERKUAT SISTEM KAMAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KONSISTENSI PUTUSAN Pada tanggal 27 September 2012, LeIP mengadakan diskusi terbatas mengenai penguatan sistem kamar. Pembicara dalam diskusi ini adalah mantan ketua MA, Harifin ...

AUDIENSI SOSIALISASI SISTEM KAMAR

Komisi Yudisial mengklaim proses seleksi calon hakim agung (CHA) di Komisi Yudisial sudah sesuai dengan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Materi seleksi pun dipisah dalam materi pidana, perdata, dan ...

Draft RUU Mahkamah Agung: Ancaman terhadap Independensi Peradilan

Catatan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung disusun berdasarkan draft RUU Mahkamah Agung versi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 11 April 2012 Menanggapi Draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah yangdisusun atas us...

Laporan Studi Banding tentang Sistem Kesatuan Hukum dan Peradilan di Belanda

Kegiatan studi banding ke Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) merupakan program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan informasi mengenai sistem kerja Mahkamah Agung Belanda terutama berkaitan dengan pelaksanaan ...

Catatan Kuliah Umum Dr. Sebastiaan Pompe

5-maret-2012-judul: "Praktek Yurisprudensi di Negara Civil Law dalam Mendorong Konsistensi Putusan Tantangan Pengadilan Indonesia Masa Kini" Ada 4 hal dibicarakan dalam kuliah ini 1. Sejarah 2. Penerapan hukum preseden/putusan hakim preseden dalam sistem ...

Telah Terbit! Buku Karya Sebastiaan Pompe Berjudul “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung”

Setelah lebih dari enam belas tahun sejak kajian ini dipresentasikan oleh penulisnya, Sebastiaan Pompe, di tahun 1996, akhirnya kajian tebal tentang 50 tahun perjalanan peradilan Indonesia ini berhasil juga diterbitkan dalam bahasa ...

Laporan Tahunan LeIP: Tahun Hijrah

“Tahun Hijrah” Tahun 2011 merupakan tahun yang penting bagi LeIP, karena setelah sekian lama LeIP berbagi ruang kantor dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Hukumonline, LeIP akhirnya memiliki sebuah ruang ...

Advokasi Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung

Pada akhir 2011 hingga awal 2012, LeIP terlibat aktif dalam beberapa kegiatan advokasi implementasi sistem kamar pada Mahkamah Agung RI. Tiga kegiatan utamanya adalah: Revisi surat keputusan Ketua MA terkait sistem ...

Advokasi Tindak Pidana Ringan dan Pengefektifan Denda sebagai Alternatif Hukuman

Saat ini LeIP sedang melakukan advokasi untuk menyesuaikan kembali batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP serta pengefektivan ketentuan denda yang terdapat dalam banyak ketentuan pidana di dalam KUHP. ...

Penyusunan PERMA Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan

Kegiatan ini merupakan inisiatif Mahkamah Agung RI setelah melihat adanya ketidakjelasan aturan teknis dalam penyelesaian sengketa informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mahkamah Agung RI ...

Penyusunan Pedoman Perilaku untuk Pegawai Fungsional Non-Hakim

Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas pembaruan pada Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Internal. Pedoman perilaku ini nantinya akan menjadi acuan dalam penegakan perilaku pegawai ...

Terbitan Terbaru / Publikasi

Dictum April 2013 : Permainan Uang dalam Seleksi PNS ; Penipuan atau Penyuapan?

Praktik suap menyuap maupun percaloan dalam rekrutmen Pegawai Negeri merupakan salah satu permasalahan yang sudah cukup lama terjadi di negeri ini. Praktik seperti ini tentu akan dan telah merusak birokrasi ...

DICTUM 1 - OKTOBER 2012 : Kesaksian Polisi yang Tidak Dapat Diterima dan Larangan Penggunaan Pasal Pengedar bagi Pengguna

Jurnal Kajian Putusan Pengadilan “DICTUM,” edisi 1 – Oktober 2012 mengangkat tema tentang Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika. Dalam putusan pertama pertanyaan hukum yang diangkat adalah persidangan kasus narkotika yang kerap ...

Artikel Terbaru

Permasalahan kepastiah hukum merupakan isu mendasar yang dihadapi dunia hukum Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketidakpastian hukum adalah inkonsistensi putusan pengadilan yang meluas dan berakar hingga ke Mahkamah Agung (MA).Untuk me...

Buku Sebastiaan Pompe

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe. Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul “The Indonesian Supreme Court: A ...

Survey Pelaksanaan Bantuan Hukum

Versi Bahasa Inggris Laporan Final Survey dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia (2010)Dokumen ini adalah laporan akhir kegiatan survey dan monitoring pelaksanaan Pasal 56 KUHAP terkait kewajiban pemberian bantuan hukum ba...

Berita Peradilan

Berita Peradilan 1 Berita Peradilan diterbitkan secara serial, dan untuk seri pertama topik yang dipilih adalah akses publik terhadap informasi serta kualitas data yang dikelola pengadilan dan kejaksaan. Pada seri ini, berita per...

Buku Pembatasan Perkara

Pembatasan Perkara Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai pembatasan perkara. Kajian ini menyentuh secara utuh konsep pembatasan perkara. Bahasan utama dalam buku diawali dengan prinsip atau dasar filosofis pembatasan pe...

Buku Konsep Ideal Peradilan

Konsep Ideal Peradilan Indonesia Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai beberapa rekomendasi arah perubahan kebijakan dalam manajemen berperkara di Mahkamah Agung. Tawaran-tawaran perubahan fundamental badan peradilan berakar dari upaya mengembali...

Buku Komisi Yudisial di Berbagai Negara Uni Eropa

Buku ini adalah penerjemahan dari hasil penelitian tentang Komisi Yudisial di Berbagai Negara Uni Eropa. Pada tahun 1999, Dr. Wim Voermans, ahli hukum dari Belanda, melakukan penelitian terhadap lembaga semacam komisi y...

Jurnal Putusan: Dictum

Dictum Edisi 1 Edisi perdana ini mengangkat tema dugaan korupsi yang dilakukan oleh hakim agung Marnis Kahar, Hakim Agung Supraptini Sunarto, dan mantan Hakim Agung M. Yahya Haraha. Saat itu, Tim Gabungan...

Opini / Artikel

PASAL 197 KUHAP, PUTUSAN SUSNO DUADJI DAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM

Oleh: Arsil Kepala Divisi Kajian Hukum LeIP Pengantar Satu negara heboh gara-gara masalah eksekusi putusan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Pihak Susno melalui kuasa hukumnya dan seorang Profesor hukum terkemuka yang juga seorang advokat ...

Mencari Hakim Agung di Indonesia

DPR baru saja menyelesaikan tugas, melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan pemilihan para calon hakim agung dan telah memilih delapan dari 24 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Namun, ada ...

Pembatalan Hukuman Mati oleh Presiden dan Mahkamah Agung

Bersama ini kami lampirkan brief paper pemikiran LeIP seputar kontroversi hukuman mati. Brief paper ini merupakan respon kami terhadap isu-isu yang telah berkembang selama hampir tiga minggu ini tentang pembatalan ...

Harga Jabatan Hakim

Oleh: Ayi Solehudin Istilah jabatan sering dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, misal dalam lingkungan rumah tangga atau lingkungan masyarakat dari yang terendah rukun tetangga sampai yang lebih tinggi negara maupun lingkungan ke...

Hakim Indonesia Menggugat

Ancaman hakim-hakim di daerah untuk mogok sidang setelah gaji yang tak naik selama empat tahun, dan tunjangan yang tak ditinjau selama sebelas tahun, makin menguat. Berbagai media massa dalam beberapa ...

Potret Jatuh Bangun Mahkamah Agung

Potret menyedihkan tentang lembaga peradilan di Indonesia tergambar dalam perjalanan sejarah Mahkamah Agung yang ditulis peneliti Belanda, Sebastiaan Pompe. Dalam buku Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, ia memaparkan bahwa di Indonesia ...

Gaji Hakim dan Gaji PNS

Saat ini para hakim sedang meradang, pasalnya sejak tahun 2008 gaji pokok mereka tidak pernah mendapatkan kenaikan, di sisi lain gaji Pokok PNS, TNI dan Polri sejak tahun yang sama ...

Pengurangan Ancaman Pidana Minimum dalam Pengadilan Anak sebagai Yurisprudensi?

Penulis: ArsilKepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan LeIPUndang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah ½ dari ...

Terobosan MA atas Kelalaian Legislator

Terobosan MA atas Kelalaian LegislatorArsil* Setelah 50 tahun lebih seluruh besaran uang yang ada di KUHP tidak disesuaikan, akhirnya selasa 28 Februari yang lalu Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan ...

Pengantar tentang Sistem Peradilan Indonesia

Tulisan ini merupakan kumpulan bahan bacaan yang disistematisasi untuk materi pelatihan PKPA. Mohon tidak menggunakan tulisan ini sebagai referensi atau kutipan resmi. A. Tata Urutan dan Tingkatan Badan Peradilan Sumber: Konsep Pe...

Press Release

SEGERA EKSEKUSI SUSNO!

Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah gagal melaksakan eksekusi terhadap Mantan Kabareskrim, Komjen Pol (purn) Susno Duadji (24/4). Kegagalan eksekusi terpidana kasus korupsi bukan yang pertama kali ...