Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Mahkamah Agung yaitu tingginya beban perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Laporan Tahunan MA 2006-2009 terjadi peningkatan arus perkara yang masuk ke MA setiap tahunnya, yang jika dirata-ratakan jumlahnya mencapai kurang lebih 10.000 perkara pertahunnya. Tingginya beban perkara tersebut tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, mulai dari lamanya usia perkara, tingginya potensi inkonsistensi putusan, serta sedikitnya waktu bagi para Hakim Agung untuk memberikan pertimbangan hukum yang maksimal.
erangkat dari hal tersebut, LeIP mengadakan Diskusi Publik Pembatasan Perkara Kasasi Dalam Menjaga Kesatuan Hukum di Hotel Nikko, Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010. Dalam diskusi publik ini menghadirkan narasumber, antara lain, Rifqi Sjarief Assegaf, SH, LLM (Peneliti Senior LeIP), Suhadi, SH, MH (Panitera Mahkamah Agung RI/ Tim Pembaruan MA), DR. Luhut Pangaribuan, SH,LLM (Akademisi/Praktisi Hukum) dengan Moderator, Asep Rahmat Fajar (Direktur Operasional Indonesia Legal Roundtable). Pada sesi pertama, Bapak Suhadi, SH, MH, memberikan pemaparan mengenai langkah–langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi arus perkara yang masuk ke MA.
| Pada sesi berikutnya, Bapak Luhut Pangaribuan memberikan penjelasan tentang korelasi antara pembatasan perkara dengan hak untuk banding (rights to appeal) serta alternatif lain untuk mengurangi arus perkara yang masuk ke MA selain dengan cara pembatasan perkara. Pada sesi ketiga, Rifqi Sjarief Assegaf diberikan kesempatan untuk memaparkan urgensi dari pembatasan perkara serta perkara apa yang dapat dibatasi upaya hukum kasasi. |  |
Diskusi publik ini dihadiri berbagai kalangan yang terdiri dari sivitas academika fakultas hukum se-Jakarta, praktisi hukum, Kejaksaan Agung, aktivis LSM/NGOs, serta hakim dan pejabat pengadilan se-Jakarta. (AMH)
Download Materi Diskusi Publik Pembatasan Perkara Kasasi LeIP
 |
 |
