Home 
Site Map
Site Map
- Home
- Profil
- Kajian Putusan
- Putusan Pidana
- Terdakwa yang Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum bisa Dibebaskan dan Dugaan Penyiksaan merupakan Beban Pembuktian dari JPU, bukan Terdakwa
- Tindakan Kepala Desa Menjual Tanaman yang Berada di atas Tanah Bengkok yang Ditanam oleh Kepala Desa Sebelumnya Tidak Melanggar Hukum
- Pengertian ”Penjara dan/atau Denda”
- Penafsiran ”Penjara dan/atau Denda” (2)
- Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
- Contoh Putusan Pidana Korporasi (1)
- Putusan tentang Narkotika
- Pengenyampingan Hasil Lab yang Tidak Dibenarkan
- Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan
- Pungutan Liar di BUMN Sebagai Korupsi
- Daftar Putusan Korupsi tentang Pengembalian Kerugian Negara
- Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Postif (3)
- Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
- Supletoir Eed (Sumpah Tambahan) Semata Tidak Dapat menjadi Alat Bukti Palsu tidaknya Suatu Akta
- Pembebanan Biaya Jasa Kepada Pihak yang Kalah Dalam Permainan Tidak Termasuk Judi
- Menembak Bagian Dada Memenuhi Unsur Kesengajaan Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain
- Contoh Putusan Kasasi yang Membatalkan Dakwaan JPU Karena Pemeriksaan Tanpa Izin Pejabat 12
- Penghinaan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
- Pengaduan Fitnah
- Penghinaan Terhadap Badan Hukum
- Tentang Uang Pengganti
- Putusan Lepas dalam Kasus Penghinaan Terhadap Penguasa
- Permohonan Kasasi yang Menyetujui Putusan Judex Factie
- Contoh Putusan Kasasi atas Putusan Sela
- Pencabutan Pengaduan yang Melampaui Waktu
- Ekstrak Putusan PK Praperadilan SKPP Bibit-Chandra
- Perubahan Surat Dakwaan
- Isi Surat Dakwaan
- Putusan Atas Perbuatan Yang Tidak Didakwakan
- Penyalahgunaan Kewenangan
- Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara
- Pengertian Unsur Memaksa dalam pasal 12 huruf e UU 20/2001
- Uang Pengganti
- Pengertian Perekonomian Negara
- Perbuatan Ancaman
- Penggelapan Dalam Jabatan
- Perbuatan Curang
- Kasasi Atas Putusan Bebas
- Pengertian Bebas Tidak Murni
- Pembayaran Uang Pengganti
- Pemberian Ganti Kerugian dalam Perkara Pembunuhan
- Nota Perdamaian Yang Ditolak
- Keadaan Memaksa
- Pidana Denda Yang Dihapuskan Karena Tidak Mungkin Diterapkan
- Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (1)
- Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (2)
- Penistaan Tertulis
- Alasan Pembenar – Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
- Judex Factie yang Mengubah Hukuman Tanpa Pertimbangan
- Unsur “patut harus dapat diduga” dalam Pasal Penadahan
- Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana
- Putusan Perdata
- Kewajiban Mengembalikan Uang Dalam Perjanjian Yang Tidak Halal
- Putusan Pengadilan Sebagai Novum
- Pengembalian Harta Waris
- Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata
- Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata
- Pencantuman Pihak Yang Tidak Terdapat Dalam Petitum
- Ultra Petita
- Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Budel Pailit
- Putusan Provisi yang melarang Tergugat Memasuki Pekarangan
- Perjanjian yang Dibatalkan karena Ada Peraturan Baru
- Perkara Pohon Mangga
- Gadai Tanah
- Jual Beli Sebagai Utang
- Perlindungan Atas Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik
- Jual Beli Tanah Yang Tidak Dihadiri PPAT
- Pengertian Uang Paksa (Dwangsom)
- Pertanggungjawaban Majikan Atas Pegawai
- Uang Muka Atas Perjanjian Yang Dibatalkan Sepihak
- Pencabutan Surat Kuasa
- Putusan Tata Usaha Negara
- Putusan Pidana
- Artikel
- Menghakimi Para Hakim
- Pandangan Umum Terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lima Tahun Komisi Yudisial: Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Pesan Untuk Kapolri
- Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan
- Pentingkah Pembatasan Perkara?
- Sudah Saatnya Mahkamah Agung Menerapkan Sistem Kamar
- Strengthening The Judicial Commision In Indonesia: Learning From Problems
- The Indonesia Supreme Court: A Study Of Relasionship Between Judicial Recruitment And Independency
- Belajar dari Pengalaman Pembentukan Pengadilan Khusus: Solusi tanpa Pikir Panjang
- Tambah Jumlah Hakim Agung? Tunggu Dulu…
- Mengkaji Ulang konsep Rule of Law dalam Pembaruan Peradilan di Indonesia
- Momentum Perubahan Keterbukaan Informasi
- Permasalahan Seputar Pasal 56 KUHAP dan Relevansinya Bagi Terciptanya Peradilan Pidana yang Berkualitas
- Seputar Masalah Asas Non-Retroaktif
- Kewenangan KPK dalam Menangani Korupsi Sebelum Tahun 2003 Antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
- Sekelumit Masalah Pengadilan Khusus
- Kewenangan KPK Antara Putusan MK dan MA
- Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi
- Permasalahan Seputar Pasal 56 KUHAP dan Relevansinya Bagi Terciptanya Peradilan Pidana yang Berkualitas
- Perangkap Tikus untuk Para Koruptor
- Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa
- Tantangan Menuju Perbaikan Proses Rekrutmen Pejabat Peradilan di Masa Transisi
- Hukum untuk Semua
- Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi
- IHWAL JUDICIAL REVIEW
- Seleksi Hakim Agung 2007 dan Perubahan Paket UU Peradilan
- Hukum sebagai Instrumen: Instrumen Pasar atau Instrumen Kepentingan?
- Kegiatan
- Penyusunan PERMA Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan
- Penyusunan Pedoman Perilaku untuk Pegawai Fungsional Non-Hakim
- Penyusunan Instrumen Audit Kinerja dan Integritas Pada Badan Pengawasan MARI
- Asistensi Penyusunan SK Implementasi Sistem Kamar
- Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan
- Pemantauan Seleksi Calon Pimpinan KPK
- Konferensi Pers Koalisi Pemantau Peradilan
- Konferensi Pers LeIP bersama Koalisi Pemantau Peradilan
- Media Briefing RUU KUHAP
- Media Briefing: Rekomendasi atas RUU KY 2011
- Rapat Dengar Pendapat Umum Pusat Data Peradilan dengan Komisi III DPR RI
- Advokasi RUU Komisi Yudisial
- Rapat Dengar Pendapat LeIP dan Badan Legislasi DPR tentang revisi RUU MA
- Penyusunan revisi SK 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
- Rilis Media: Pelanggaran Hak Konstitusional oleh Lembaga Penegak Hukum
- Seminar Publik: Hasil Temuan LeIP tentang Implementasi Pasal 56 KUHAP
- Diskusi Publik Pembatasan Perkara Kasasi
- Publikasi
- Pusat Data
- Info Peradilan - Mahkamah Agung
- Info Peradilan - Kejaksaan Agung
- Kliping Harian
- Kajian Putusan Pidana
- Terdakwa yang Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum bisa Dibebaskan dan Dugaan Penyiksaan merupakan Beban Pembuktian dari JPU, bukan Terdakwa
- Tindakan Kepala Desa Menjual Tanaman yang Berada di atas Tanah Bengkok yang Ditanam oleh Kepala Desa Sebelumnya Tidak Melanggar Hukum
- Pengertian ”Penjara dan/atau Denda”
- Penafsiran ”Penjara dan/atau Denda” (2)
- Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
- Contoh Putusan Pidana Korporasi (1)
- Putusan tentang Narkotika
- Pengenyampingan Hasil Lab yang Tidak Dibenarkan
- Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan
- Pungutan Liar di BUMN Sebagai Korupsi
- Daftar Putusan Korupsi tentang Pengembalian Kerugian Negara
- Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Postif (3)
- Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
- Supletoir Eed (Sumpah Tambahan) Semata Tidak Dapat menjadi Alat Bukti Palsu tidaknya Suatu Akta
- Pembebanan Biaya Jasa Kepada Pihak yang Kalah Dalam Permainan Tidak Termasuk Judi
- Menembak Bagian Dada Memenuhi Unsur Kesengajaan Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain
- Contoh Putusan Kasasi yang Membatalkan Dakwaan JPU Karena Pemeriksaan Tanpa Izin Pejabat 12
- Penghinaan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
- Pengaduan Fitnah
- Penghinaan Terhadap Badan Hukum
- Tentang Uang Pengganti
- Putusan Lepas dalam Kasus Penghinaan Terhadap Penguasa
- Permohonan Kasasi yang Menyetujui Putusan Judex Factie
- Contoh Putusan Kasasi atas Putusan Sela
- Pencabutan Pengaduan yang Melampaui Waktu
- Ekstrak Putusan PK Praperadilan SKPP Bibit-Chandra
- Perubahan Surat Dakwaan
- Isi Surat Dakwaan
- Putusan Atas Perbuatan Yang Tidak Didakwakan
- Penyalahgunaan Kewenangan
- Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara
- Pengertian Unsur Memaksa dalam pasal 12 huruf e UU 20/2001
- Uang Pengganti
- Pengertian Perekonomian Negara
- Perbuatan Ancaman
- Penggelapan Dalam Jabatan
- Perbuatan Curang
- Kasasi Atas Putusan Bebas
- Pengertian Bebas Tidak Murni
- Pembayaran Uang Pengganti
- Pemberian Ganti Kerugian dalam Perkara Pembunuhan
- Nota Perdamaian Yang Ditolak
- Keadaan Memaksa
- Pidana Denda Yang Dihapuskan Karena Tidak Mungkin Diterapkan
- Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (1)
- Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (2)
- Penistaan Tertulis
- Alasan Pembenar – Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
- Judex Factie yang Mengubah Hukuman Tanpa Pertimbangan
- Unsur “patut harus dapat diduga” dalam Pasal Penadahan
- Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana
- Artikel
- Kliping Isu
- Peraturan - Mahkamah Agung
- Peraturan - Mahkamah Konstitusi
- Publikasi - Buku Terbitan LeIP
- Publikasi - Jurnal LeIP
- Kajian Putusan Perdata
- Kewajiban Mengembalikan Uang Dalam Perjanjian Yang Tidak Halal
- Putusan Pengadilan Sebagai Novum
- Pengembalian Harta Waris
- Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata
- Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata
- Pencantuman Pihak Yang Tidak Terdapat Dalam Petitum
- Ultra Petita
- Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Budel Pailit
- Putusan Provisi yang melarang Tergugat Memasuki Pekarangan
- Perjanjian yang Dibatalkan karena Ada Peraturan Baru
- Perkara Pohon Mangga
- Gadai Tanah
- Jual Beli Sebagai Utang
- Perlindungan Atas Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik
- Jual Beli Tanah Yang Tidak Dihadiri PPAT
- Pengertian Uang Paksa (Dwangsom)
- Pertanggungjawaban Majikan Atas Pegawai
- Uang Muka Atas Perjanjian Yang Dibatalkan Sepihak
- Pencabutan Surat Kuasa
- Link
- Dukungan Anda
- Dokumen Organisasi
- Audit Keuangan
- Audit Laporan Keuangan 2009-2010
- Audit Laporan Keuangan 2008-2009
- Audit Laporan Keuangan 2007-2008
- Audit Laporan Keuangan 2006-2007
- Audit Laporan Keuangan 2005-2006
- Audit Laporan Keuangan 2004-2005
- Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2003-2004
- Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2002-2003
- Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2001-2002
- Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2000-2001
- Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 1999-2000
Top Menu
Main Menu
Copyright © 2010 . LeIP
Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan
Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan