Skip to content
Skip to main navigation
Skip to 1st column
Skip to 2nd column
LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN
LeIP - Lembaga Independensi Peradilan
Home
Site Map
Kontak
Home
Site Map
Home
Profil
Dewan Pembina
Dewan Pengawas
Pengurus dan Badan Pekerja
Kajian Putusan
Putusan Pidana
Terdakwa yang Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum bisa Dibebaskan dan Dugaan Penyiksaan merupakan Beban Pembuktian dari JPU, bukan Terdakwa
Tindakan Kepala Desa Menjual Tanaman yang Berada di atas Tanah Bengkok yang Ditanam oleh Kepala Desa Sebelumnya Tidak Melanggar Hukum
Pengertian ”Penjara dan/atau Denda”
Penafsiran ”Penjara dan/atau Denda” (2)
Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
Contoh Putusan Pidana Korporasi (1)
Putusan tentang Narkotika
Pengenyampingan Hasil Lab yang Tidak Dibenarkan
Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan
Pungutan Liar di BUMN Sebagai Korupsi
Daftar Putusan Korupsi tentang Pengembalian Kerugian Negara
Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Postif (3)
Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
Supletoir Eed (Sumpah Tambahan) Semata Tidak Dapat menjadi Alat Bukti Palsu tidaknya Suatu Akta
Pembebanan Biaya Jasa Kepada Pihak yang Kalah Dalam Permainan Tidak Termasuk Judi
Menembak Bagian Dada Memenuhi Unsur Kesengajaan Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain
Contoh Putusan Kasasi yang Membatalkan Dakwaan JPU Karena Pemeriksaan Tanpa Izin Pejabat 12
Penghinaan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
Pengaduan Fitnah
Penghinaan Terhadap Badan Hukum
Tentang Uang Pengganti
Putusan Lepas dalam Kasus Penghinaan Terhadap Penguasa
Permohonan Kasasi yang Menyetujui Putusan Judex Factie
Contoh Putusan Kasasi atas Putusan Sela
Pencabutan Pengaduan yang Melampaui Waktu
Ekstrak Putusan PK Praperadilan SKPP Bibit-Chandra
Perubahan Surat Dakwaan
Isi Surat Dakwaan
Putusan Atas Perbuatan Yang Tidak Didakwakan
Penyalahgunaan Kewenangan
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara
Pengertian Unsur Memaksa dalam pasal 12 huruf e UU 20/2001
Uang Pengganti
Pengertian Perekonomian Negara
Perbuatan Ancaman
Penggelapan Dalam Jabatan
Perbuatan Curang
Kasasi Atas Putusan Bebas
Pengertian Bebas Tidak Murni
Pembayaran Uang Pengganti
Pemberian Ganti Kerugian dalam Perkara Pembunuhan
Nota Perdamaian Yang Ditolak
Keadaan Memaksa
Pidana Denda Yang Dihapuskan Karena Tidak Mungkin Diterapkan
Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (1)
Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (2)
Penistaan Tertulis
Alasan Pembenar – Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
Judex Factie yang Mengubah Hukuman Tanpa Pertimbangan
Unsur “patut harus dapat diduga” dalam Pasal Penadahan
Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana
Putusan Perdata
Kewajiban Mengembalikan Uang Dalam Perjanjian Yang Tidak Halal
Putusan Pengadilan Sebagai Novum
Pengembalian Harta Waris
Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata
Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata
Pencantuman Pihak Yang Tidak Terdapat Dalam Petitum
Ultra Petita
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Budel Pailit
Putusan Provisi yang melarang Tergugat Memasuki Pekarangan
Perjanjian yang Dibatalkan karena Ada Peraturan Baru
Perkara Pohon Mangga
Gadai Tanah
Jual Beli Sebagai Utang
Perlindungan Atas Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik
Jual Beli Tanah Yang Tidak Dihadiri PPAT
Pengertian Uang Paksa (Dwangsom)
Pertanggungjawaban Majikan Atas Pegawai
Uang Muka Atas Perjanjian Yang Dibatalkan Sepihak
Pencabutan Surat Kuasa
Putusan Tata Usaha Negara
Artikel
Menghakimi Para Hakim
Pandangan Umum Terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lima Tahun Komisi Yudisial: Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Pesan Untuk Kapolri
Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan
Pentingkah Pembatasan Perkara?
Sudah Saatnya Mahkamah Agung Menerapkan Sistem Kamar
Strengthening The Judicial Commision In Indonesia: Learning From Problems
The Indonesia Supreme Court: A Study Of Relasionship Between Judicial Recruitment And Independency
Belajar dari Pengalaman Pembentukan Pengadilan Khusus: Solusi tanpa Pikir Panjang
Tambah Jumlah Hakim Agung? Tunggu Dulu…
Mengkaji Ulang konsep Rule of Law dalam Pembaruan Peradilan di Indonesia
Momentum Perubahan Keterbukaan Informasi
Permasalahan Seputar Pasal 56 KUHAP dan Relevansinya Bagi Terciptanya Peradilan Pidana yang Berkualitas
Seputar Masalah Asas Non-Retroaktif
Kewenangan KPK dalam Menangani Korupsi Sebelum Tahun 2003 Antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Sekelumit Masalah Pengadilan Khusus
Kewenangan KPK Antara Putusan MK dan MA
Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi
Permasalahan Seputar Pasal 56 KUHAP dan Relevansinya Bagi Terciptanya Peradilan Pidana yang Berkualitas
Perangkap Tikus untuk Para Koruptor
Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa
Tantangan Menuju Perbaikan Proses Rekrutmen Pejabat Peradilan di Masa Transisi
Hukum untuk Semua
Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi
IHWAL JUDICIAL REVIEW
Seleksi Hakim Agung 2007 dan Perubahan Paket UU Peradilan
Hukum sebagai Instrumen: Instrumen Pasar atau Instrumen Kepentingan?
Kegiatan
Penyusunan PERMA Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan
Penyusunan Pedoman Perilaku untuk Pegawai Fungsional Non-Hakim
Penyusunan Instrumen Audit Kinerja dan Integritas Pada Badan Pengawasan MARI
Asistensi Penyusunan SK Implementasi Sistem Kamar
Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan
Pemantauan Seleksi Calon Pimpinan KPK
Konferensi Pers Koalisi Pemantau Peradilan
Konferensi Pers LeIP bersama Koalisi Pemantau Peradilan
Media Briefing RUU KUHAP
Media Briefing: Rekomendasi atas RUU KY 2011
Rapat Dengar Pendapat Umum Pusat Data Peradilan dengan Komisi III DPR RI
Advokasi RUU Komisi Yudisial
Rapat Dengar Pendapat LeIP dan Badan Legislasi DPR tentang revisi RUU MA
Penyusunan revisi SK 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Rilis Media: Pelanggaran Hak Konstitusional oleh Lembaga Penegak Hukum
Seminar Publik: Hasil Temuan LeIP tentang Implementasi Pasal 56 KUHAP
Diskusi Publik Pembatasan Perkara Kasasi
Publikasi
Laporan Final Survey dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia (2010)
Berita Peradilan
Buku Pembatasan Perkara
Buku Konsep Ideal Peradilan
Buku Komisi Yudisial di Berbagai Negara Uni Eropa
Jurnal Putusan: Dictum
Newsletter LeIP
Pusat Data
Peraturan Peradilan Umum
Info Peradilan - Mahkamah Agung
Info peradilan mahkamah agung
Info peradilan mahkamah agung
Info Peradilan - Kejaksaan Agung
Info peradilan kejaksaan agung
Info peradilan kejaksaan agung
Kliping Harian
Kliping harian
Kliping harian
Kajian Putusan Pidana
Terdakwa yang Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum bisa Dibebaskan dan Dugaan Penyiksaan merupakan Beban Pembuktian dari JPU, bukan Terdakwa
Tindakan Kepala Desa Menjual Tanaman yang Berada di atas Tanah Bengkok yang Ditanam oleh Kepala Desa Sebelumnya Tidak Melanggar Hukum
Pengertian ”Penjara dan/atau Denda”
Penafsiran ”Penjara dan/atau Denda” (2)
Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
Contoh Putusan Pidana Korporasi (1)
Putusan tentang Narkotika
Pengenyampingan Hasil Lab yang Tidak Dibenarkan
Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan
Pungutan Liar di BUMN Sebagai Korupsi
Daftar Putusan Korupsi tentang Pengembalian Kerugian Negara
Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Postif (3)
Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum
Supletoir Eed (Sumpah Tambahan) Semata Tidak Dapat menjadi Alat Bukti Palsu tidaknya Suatu Akta
Pembebanan Biaya Jasa Kepada Pihak yang Kalah Dalam Permainan Tidak Termasuk Judi
Menembak Bagian Dada Memenuhi Unsur Kesengajaan Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain
Contoh Putusan Kasasi yang Membatalkan Dakwaan JPU Karena Pemeriksaan Tanpa Izin Pejabat 12
Penghinaan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
Pengaduan Fitnah
Penghinaan Terhadap Badan Hukum
Tentang Uang Pengganti
Putusan Lepas dalam Kasus Penghinaan Terhadap Penguasa
Permohonan Kasasi yang Menyetujui Putusan Judex Factie
Contoh Putusan Kasasi atas Putusan Sela
Pencabutan Pengaduan yang Melampaui Waktu
Ekstrak Putusan PK Praperadilan SKPP Bibit-Chandra
Perubahan Surat Dakwaan
Isi Surat Dakwaan
Putusan Atas Perbuatan Yang Tidak Didakwakan
Penyalahgunaan Kewenangan
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara
Pengertian Unsur Memaksa dalam pasal 12 huruf e UU 20/2001
Uang Pengganti
Pengertian Perekonomian Negara
Perbuatan Ancaman
Penggelapan Dalam Jabatan
Perbuatan Curang
Kasasi Atas Putusan Bebas
Pengertian Bebas Tidak Murni
Pembayaran Uang Pengganti
Pemberian Ganti Kerugian dalam Perkara Pembunuhan
Nota Perdamaian Yang Ditolak
Keadaan Memaksa
Pidana Denda Yang Dihapuskan Karena Tidak Mungkin Diterapkan
Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (1)
Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (2)
Penistaan Tertulis
Alasan Pembenar – Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
Judex Factie yang Mengubah Hukuman Tanpa Pertimbangan
Unsur “patut harus dapat diduga” dalam Pasal Penadahan
Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana
Artikel
Berita Peradilan I
Buku Konsep Ideal Peradilan
Buku Pembatasan Perkara
Kliping Isu
Kliping Isu
Peraturan - Mahkamah Agung
Peraturan mahkamah agung
Peraturan - Mahkamah Konstitusi
Peraturan mk
Publikasi - Buku Terbitan LeIP
Terbitan leip
Publikasi - Jurnal LeIP
Jurnal Dictum
Jurnal leip
Jurnal leip
Jurnal leip
Jurnal leip
Kajian Putusan Perdata
Kewajiban Mengembalikan Uang Dalam Perjanjian Yang Tidak Halal
Putusan Pengadilan Sebagai Novum
Pengembalian Harta Waris
Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata
Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata
Pencantuman Pihak Yang Tidak Terdapat Dalam Petitum
Ultra Petita
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Budel Pailit
Putusan Provisi yang melarang Tergugat Memasuki Pekarangan
Perjanjian yang Dibatalkan karena Ada Peraturan Baru
Perkara Pohon Mangga
Gadai Tanah
Jual Beli Sebagai Utang
Perlindungan Atas Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik
Jual Beli Tanah Yang Tidak Dihadiri PPAT
Pengertian Uang Paksa (Dwangsom)
Pertanggungjawaban Majikan Atas Pegawai
Uang Muka Atas Perjanjian Yang Dibatalkan Sepihak
Pencabutan Surat Kuasa
Link
Dukungan Anda
Dokumen Organisasi
Anggaran Dasar LeIP
Maklumat Pelayanan Informasi LeIP
Laporan Tahunan LeIP
Audit Keuangan
Audit Laporan Keuangan 2009-2010
Audit Laporan Keuangan 2008-2009
Audit Laporan Keuangan 2007-2008
Audit Laporan Keuangan 2006-2007
Audit Laporan Keuangan 2005-2006
Audit Laporan Keuangan 2004-2005
Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2003-2004
Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2002-2003
Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2001-2002
Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 2000-2001
Kesimpulan Auditor Laporan Keuangan 1999-2000
Top Menu
Home
Site Map
Kontak
Main Menu
Home
Profil
Dewan Pembina
Dewan Pengawas
Pengurus dan Badan Pekerja
Kajian Putusan
Putusan Pidana
Putusan Perdata
Putusan Tata Usaha Negara
Artikel
Kegiatan
Publikasi
Pusat Data
Peraturan Peradilan Umum
Link
Dukungan Anda
Dokumen Organisasi
Audit Keuangan
Copyright © 2010 . LeIP
Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan